Komunitas Green Map dan Perjuangan Mewujudkan Kota yang Ideal

Menuju kota yang ideal

Perencanaan adalah proses yang berlanjut, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang (D. Conyers dan Hills). Perencanaan dalam sebuah kota bertujuan memilih berbagai alternatif tujuan agar tercapai kondisi kota yang ideal (good city). Adapun kota yang ideal (good city) menurut Kevin Lynch mengandung lima kriteria; vitality, sense, fit, access, control, dan dua meta kriteria; efficiency and justice.

Menurut Lynch, unsur ketahanan (vitality) dalam kriteria kota ideal mengandung makna bahwa sebuah kota harus mampu menunjang fungsi vital kehidupan seperti ketercukupan persediaan makanan, energi, air, udara, pembuangan sampah, yang harus selalu tersedia sepanjang waktu. Khusus untuk menjamin ketercukupan udara bersih yang diperlukan masyarakat serta menjaga keseimbangan ekosistem kota (baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lain) maka pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 29 mensyaratkan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.


Penataan ruang yang berjenjang dan komplementer serta paradigmanya

Mengingat bahwa Undang-Undang tentang Penataan Ruang (UU PR) baru disahkan pada tahun 2007, yang diikuti penetapan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) pada tahun 2008, maka seluruh daerah kini diharuskan merevisi dan menyesuaikan produk peraturan perundangan yang terkait dengan penataan ruang agar sesuai dengan UU PR dan RTRWN. Semua peraturan daerah provinsi tentang RTRW Provinsi disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak UU 26 Tahun 2007 diberlakukan. Sedangkan semua peraturan daerah kabupaten/kota tentang RTRW kabupaten/kota disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak UU 26 Tahun 2007 diberlakukan. Jadi, saat ini berbagai daerah tentu sedang disibukkan dengan kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah masing-masing.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah tidak bisa dilepaskan dari paradigma perencanaan yang dikemukakan oleh John Friedman yang mengklasifikasikan sistem perencanaan menjadi empat: 1)planning as social reform, 2)planning as policy analysis, 3)planning as social learning, dan 4)planning as social transformation. Dalam planning as social reform, peran Pemerintah sangat dominan (sifat perencanaan: centralized, for people, top-down). Sementara, dalam planning as policy analysis, pemerintah bersama stakeholders memutuskan persoalan dan menyusun alternatif kebijakan (sifat perencanaan: decentralized, with people). Adapun dalam planning as social learning, pemerintah bertindak sebagai fasilitator (sifat perencanaan: learning by doing, decentralized, by people, bottom-up).

Planning as social reform lebih banyak dilakukan pada masa lalu ketika hanya segelintir orang (masyarakat ilmiah) yang dianggap mampu memandu kepada kemajuan sosial (planning for people). Sebaliknya pada paradigma planning as social learning, masyarakat sendiri yang melakukan perencanaan (planning by people) dan diharapkan bahwa pengetahuan justru akan diperoleh lewat pengalaman dan disempurnakan lewat praktek. Planning by people kini mulai banyak digunakan dalam bentuk perencanaan partisipatif yang berangkat dari keyakinan bahwa keberhasilan program-program pembangunan ditentukan oleh komitmen semua pemangku kepentingan, dan komitmen ini didapat dari sejauh mana mereka terlibat dalam proses perencanaan program tersebut.


Peran Komunitas Green Map dalam Mewujudkan Kota Ideal

Green Map sebagai sebuah komunitas warga kota dapat mengambil peran yang lebih besar dalam mewujudkan kota ideal dan mendorong terwujudnya Ruang Terbuka Hijau minimal 30% sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. Perencanaan partisipatif menjadikan masyarakat yang tergabung dalam Greenmap sebagai salah satu sumber daya terbesar yang dianggap sangat memahami potensi dan masalah yang ada di perkotaan, lebih dari pemerintah sekalipun. Masyarakat diberi kesempatan untuk menyertakan masalah yang dihadapi dan gagasan-gagasan sebagai masukan untuk berlangsungnya proses perencanaan berdasarkan kemampuan masyarakat itu sendiri.

Secara ringkas terdapat beberapa peran signfikan komunitas Green Map. Pertama adalah mendorong perubahan paradigma bahwa kota yang ideal tidak hanya memiliki ketahanan pangan ataupun ketahanan energi semata, tetapi juga ketahanan atas udara bersih. Pertumbuhan ekonomi secara besar-besaran tidak boleh lantas mengorbankan kesehatan kota dan warga yang tinggal di dalamnya. Kesehatan kota terutama ditentukan oleh kualitas dan kuantitas paru-paru kota khususnya Ruang Terbuka Hijau-nya. Implikasinya, harus ada kontrol dan pengendalian terhadap perubahan guna lahan dari Ruang Terbuka Hijau menjadi guna lahan untuk aktivitas ekonomi yang lebih menguntungkan.

Peran komunitas Green Map yang kedua adalah memberikan informasi kepada pembuat kebijakan (decision maker) khususnya kepada pihak-pihak yang saat ini sedang disibukkan dengan kegiatan pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW Kota), terkait lokasi mana saja yang layak menjadi Ruang Terbuka Hijau dan harus dilindungi. Pemerintah Kota sebaiknya tidak hanya menampung masukan dari Green Map, namun juga menjadikan masukan tersebut sebagai bahan pertimbangan utama dalam menyusun peraturan daerah. Dengan informasi dari masyarakat (dalam hal ini anggota Green Map), diharapkan bahwa jumlah Ruang Terbuka Hijau Kota minimal 30% dapat terpenuhi dan dilegalkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kota.

Keuntungan pelibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik (planning by people) adalah meningkatnya rasa memiliki masyarakat (sense of belonging) terhadap berbagai Peraturan Daerah. Dengan dilibatkan dalam perencanaan serta memahami esensi perencanaan itu sendiri, Komunitas Green Map selanjutnya bisa menjalankan peran yang ketiga yaitu sebagai agen pengontrol pembangunan. Sebagai pengontrol, anggota Green Map harus melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila melihat ketidaksesuaian antara perencanaan yang telah disepakati (dan telah dilegalkan sebagai peraturan daerah) dengan implementasi/kenyataan di lapangan.

Terakhir, mengingat bahwa seringkali aktivitas ekonomi berbenturan dengan lingkungan, maka terdapat sebuah analogi dan pertanyaan. Jika sebuah kota dianalogikan sebagai tubuh manusia, mana yang lebih kita pilih, ekonomi maju pesat namun tubuh sakit-sakitan atau ekonomi maju tidak terlalu pesat, tetapi tubuh sehat? (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: