DEPHUT SUSUN KRITERIA DAN STANDARD PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG

Pada tanggal 26 November 2008, Departemen Kehutanan akan menggelar Rapat Koordinasi (RAKOR) Pemantapan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Lindung di Bogor. Rakor yang akan dibuka oleh Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tersebut dilakukan mengingat pengelolaan hutan lindung sampai saat ini belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena belum tersusunnya kriteria dan standard pengelolaan hutan lindung, terutama terkait dengan kegiatan : (1) pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), (2) penataan hutan lindung, (3) konservasi alam pada hutan lindung dan, (4) evaluasi pengelolaan hutan lindung.

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Luas hutan lindung Indonesia + 23 % dari luas kawasan hutan. Pengelolaan hutan lindung diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 Tahun 2008. Pengelolaan hutan lindung dimaksud meliputi kegiatan : tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan lindung, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan lindung, rehabilitasi dan reklamasi hutan lindung, dan perlindungan hutan dan konservasi alam di hutan lindung.

Rapat Koordinasi akan diikuti ± 70 peserta, yang terdiri dari : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota yang menangani Hutan Lindung serta Kepala Balai Besar / Balai KSDA di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua dan beberapa NGO yang menangani hutan lindung.

Selain menyusun kriteria dan standard pengelolaan hutan lindung, evaluasi terhadap pengelolaan hutan lindung juga sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana alokasi sumberdaya sebagai faktor input dapat mengubah kondisi hutan lindung yang rusak menjadi lebih baik serta pengaruhnya terhadap perubahan lingkungan sekitarnya.

Perubahan kondisi hutan lindung perlu lebih diarahkan disamping untuk memperhatikan fungsi ekologisnya secara optimal juga peningkatan fungsi ekonomis dan sosialnya.

Diharapkan dengan Rakor ini akan tersusun kriteria dan standar pengelolaan hutan agar pengelolaan hutan lindung dapat dilaksanakan segera secara efisien dan lestari untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: